Penerimaan Cukai Rokok Dapat Tambal Defisit Biaya BPJS Kesehatan

orang-biasaTubuh Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) menyebutkan penerimaan cukai rokok dapat jadi alternatif untuk tutup defisit biaya yang terkena BPJS Kesehatan.

Sampai kini pemerintah memberi pertolongan dana berbentuk penyertaan modal negara untuk tutup defisit biaya BPJS Kesehatan.

Direktur Kepatuhan Hukum serta Hubungan Antar Instansi BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi menyebutkan, penerimaan cukai jadikan alternatif pembiayaan karna 30 % klaim datang dari peserta yang menanggung derita penyakit katastropik seperti hipertensi serta penyakit jantung yang beberapa besar disebabkan oleh rokok.

” Berdasar pada kongres Indonesian Health Economic Association (InaHEA), pembiayaan dapat dimbil dari penambahan penerimaan (cukai) rokok, ” tutur Bayu waktu didapati di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Terkecuali cukai rokok, papar Bayu, pemerintah dapat juga menolong BPJS Kesehatan dengan memberi jaminan berbentuk Surat Utang Negara (SUN).

” Dapat pula jaminan dari pemerintah, tidak berbentuk uang tunai namun berbentuk surat utang. Hingga, kami dapat memakai jaminan itu untuk memperoleh sarana perbankan serta lain-lainnya, ” terang dia.

Bayu mengharapkan, pertolongan dari pemerintah dapat dikerjakan pada awal th.. Sampai kini, pemberian pertolongan dikerjakan pada akhir th..

BPJS Kesehatan memprediksi defisit biaya sampai akhir 2017 menjangkau Rp 9 triliun.

Sampoerna Belum juga Tetapkan Besaran Kenaikan Harga Berkaitan Kenaikan Cukai Rokok

Pemerintah baru saja ini sudah mengambil keputusan untuk menaikan tarif cukai rokok dengan rata-rata sebesar 10, 54 %. Sesaat untuk kenaikan harga jual rokok eceran diputuskan sebesar 12, 26 %.

Akan tetapi, dengan terdapatnya kenaikan tarif cukai itu, satu diantara produsen rokok paling besar di Indonesia yaitu PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) belum juga dapat memastikan besaran kenaikan harga jual produknya.

” Belum juga dapat dianalisa karna tarif detilnya belum juga keluar, harga banderolnya belum juga keluar. Kami tunggulah hingga angka keluar karna susunan cukai cukup kompleks. Ada 12 strata, kami tunggulah hingga angka keluar banderolnya berapakah baru kami dapat lebih, ” tutur Anggota of Board Directors HMSP, Yos Adiguna Ginting di Gedung BEI, Jakarta, Senin (3/10/2016).

Yos memberikan, pemerintah harus juga waspada dalam menaikan cukai rokok. Karna menurut dia, industri rokok mempunyai efek yang penting untuk perekonomian negara. Terlebih penerimaan negara dari bidang ini termasuk cukuplah besar.

” Pada umumnya bidang ini perlu buat Indonesia baik penerimaan negara, ataupun penyerapan tenaga kerja. Jadi butuh perhatian yang besar, ” imbuhnya.

Menurut Yos, besaran kenaikan harga juga akan diberitakan sesudah dikerjakan pelajari dari perseroan.

” Tunggulah sekian hari tentu tiap-tiap pabrikan telah dapat berikan karna semasing merk, dia di type mana, range harga berapakah angka bebrapa lain. Tunggulah satu atau dua hari hasil evalusi kami, ” papar Yos.

Sebatas info, pemerintah lewat Menteri Keuangan, keluarkan kebijakan cukai baru yakni Ketentuan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK. 010/2016 berkaitan kenaikan tarif teratas cukai hasil tembakau sebesar 13, 46 % untuk type hasil tembakau Sigaret Putih Mesin (SPM).

Lantas kenaikan tarif paling rendah yaitu 0 % untuk hasil tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) kelompok III B, dengan kenaikan rata-rata tertimbang sebesar 10, 54 %.

Terkecuali menambah tarif cukai hasil tembakau, harga jual eceran (HJE) juga dinaikkan rata-rata sebesar 12, 26 %.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, hal paling utama sebagai pertimbangan kenaikan yaitu pengendalian produksi, tenaga kerja, rokok ilegal, serta penerimaan cukai.

Ani menerangkan, dari segi ketenagakerjaan, kebijakan cukai beresiko pada kelangsungan lapangan pekerjaan bidang resmi sebesar 401. 989 orang. Sejumlah tiga perempatnya atau 291. 824 orang ikut serta diproduksi Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang disebut industri padat karya.

Bila ditambah dengan bidang informal, jadi kebijakan ini beresiko pada kehidupan 2, 3 juta petani tembakau, 1, 5 juta petani cengkeh, 600. 000 buruh tembakau, serta 1 juta pedagang eceran.

Menurut Ani, kebijakan itu sudah dibicarakan dengan beragam pemangku kebutuhan baik pihak yang perduli dengan kesehatan serta lapangan pekerjaan, petani tembakau, ataupun asosiasi entrepreneur rokok.

Diluar itu juga sudah dikerjakan pertemuan dengan pemerintah daerah, yayasan, serta kampus. Dalam rencana pengamanan di bagian cukai, pemerintah pada th. ini tingkatkan pengawasan terutama pada peredaran mesin pembuat rokok.

Hal semacam ini searah dengan data intelijen serta hasil survey kalau pelanggaran yang terbesar yaitu rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM).

Leave a Reply